Film "Pesta Babi" Viral, Terungkap Kezaliman atas Tanah Adat Papua

Pandapek.com - Film dokumenter berjudul "Pesta Babi": Kolonialisme di Zaman Kita tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai forum diskusi publik.

Karya jurnalis Dandhy Dwi Laksono dan antropolog Cypri Paju Dale ini secara resmi dirilis pada 12 April 2026 oleh Watchdoc Documentary.

Dunsanak Pandapek, film berdurasi 95 menit ini bukan sekadar tontonan biasa, melainkan cermin keras tentang nasib masyarakat adat di tanah Papua.

Isi Film dan Latar

Film ini menyoroti kehidupan nyata masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan.

Suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu tampil langsung menyuarakan keresahan mereka atas hilangnya hutan dan tanah leluhur.

Ekspansi lahan untuk perkebunan tebu, kelapa sawit, proyek bioetanol, hingga program ketahanan pangan menjadi ancaman utama yang mereka hadapi.

Judul "Pesta Babi" merujuk pada tradisi budaya Papua di mana babi memiliki nilai sosial, spiritual, dan simbolik yang sangat tinggi dalam kehidupan adat.

Dunsanak Pandapek, film ini bukan tentang konsumsi babi, melainkan tentang bagaimana sebuah peradaban adat perlahan-lahan dihancurkan atas nama pembangunan.

Pemutaran film ini telah digelar di berbagai kota dan kampus di seluruh Indonesia, memicu diskusi luas tentang isu masyarakat adat dan keadilan agraria.

Tanah Adat Dirampas Negara

Berdasarkan temuan Greenpeace Indonesia, pemerintah kerap memberikan izin atas tanah adat Papua kepada pihak swasta dengan dalih wilayah tersebut adalah "tanah kosong" atau "tidak bertuan."

Padahal, masyarakat adat telah mendiami dan mengelola kawasan itu selama ribuan tahun secara turun-temurun.

Vincen Kwipalo dari suku Yei bahkan mendapati tanah marganya dipatok dengan tulisan "Tanah Milik TNI AD" untuk pembangunan markas batalyon militer.

Komunitas Awyu di Boven Digoel merespons dengan memasang palang adat dan salib raksasa berwarna merah sebagai penghalang bagi perusahaan dan aparat.

Gerakan yang dikenal sebagai Gerakan Salib Merah itu telah menyebar luas, dengan setidaknya 1.800 salib merah dipasang di berbagai titik untuk melindungi tanah dan hutan adat.

Dunsanak Pandapek, tindakan masyarakat adat ini adalah jeritan terakhir mereka kepada dunia bahwa tanah leluhur bukan aset yang bisa diperjualbelikan.

Pandangan Islam tentang Hak Tanah

Dalam pandangan Islam, hak kepemilikan atas tanah dan hutan wajib dihormati dan tidak boleh dirampas secara batil.

Allah SWT telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan adalah perbuatan berdosa.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa lahan yang sudah dimiliki seseorang tidak boleh dihidupkan atau diambil oleh pihak lain.

Siapapun yang mengambil tanah milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya telah melakukan kezaliman yang dilarang tegas dalam syariat Islam.

Dunsanak Pandapek, prinsip ini berlaku pula untuk tanah adat yang kepemilikannya sudah melekat secara turun-temurun dan diakui oleh komunitas setempat.

Pembangunan atas nama Proyek Strategis Nasional tidak semestinya mengabaikan, apalagi mengorbankan hak-hak masyarakat adat yang telah hidup di sana jauh sebelum negara ini berdiri.

Dampak bagi Masyarakat Adat

Hilangnya akses terhadap hutan adat berdampak langsung pada sumber pangan lokal yang selama ini menopang kehidupan masyarakat setempat.

Perubahan pola hidup yang dipaksakan menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap keberlangsungan generasi muda masyarakat adat Papua.

Masyarakat adat Papua selama ribuan tahun hidup berdampingan dengan hutan tanpa merusaknya, sebuah kearifan ekologis yang justru jarang dimiliki dunia modern.

Ketika hutan dikonversi menjadi kawasan industri, bukan hanya ekonomi yang berubah, tetapi juga identitas, budaya, dan spiritualitas masyarakat adat ikut tergerus.

Dunsanak Pandapek, perempuan adat, tokoh kampung, dan komunitas lokal menjadi garda terdepan yang terus berjuang menjaga hubungan harmonis dengan alam di tengah gempuran pembangunan.

Film ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat tidak pasif, mereka melawan dengan cara mereka sendiri yang bermartabat dan berakar pada tradisi leluhur.

Reaksi Publik dan Pemerintah

Film "Pesta Babi" memicu perdebatan luas karena menyentuh isu sensitif yang selama ini jarang mendapat ruang di media arus utama.

Sebagian pihak menilai film ini penting sebagai bentuk kritik sosial dan suara masyarakat adat yang selama ini tidak terdengar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menggelar nonton bersama film ini.

Yusril bahkan mendorong agar film ini dijadikan bahan diskusi dan debat publik yang sehat demi mendorong evaluasi kebijakan di lapangan.

Dunsanak Pandapek, respons terbuka pemerintah ini disambut positif oleh banyak kalangan sebagai langkah menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif.

Namun, kritik tetap mengalir deras bahwa kebijakan di lapangan harus segera berubah, bukan sekadar pernyataan sikap di hadapan publik.

Keadilan Pembangunan Jadi Kunci

Islam menaruh perhatian besar pada keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak manusia, dan perlindungan terhadap kepemilikan yang sah.

Pembangunan yang mengabaikan masyarakat adat bukan hanya merampas ruang hidup mereka, tetapi juga menghancurkan rasa keadilan yang seharusnya dijaga bersama.

Dari Aceh hingga Papua, berbagai bencana ekologis memperlihatkan bahwa alam sedang kehilangan keseimbangannya akibat eksploitasi yang tak terkendali.

Dunsanak Pandapek, kemajuan sejati bukan diukur dari seberapa besar lahan yang dibuka, melainkan dari seberapa adil pembangunan itu dirasakan oleh seluruh warganya.

Hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat wajib dihormati serta dilindungi oleh negara tanpa terkecuali.

Pada akhirnya, pembangunan yang adil bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan tentang menjaga martabat manusia dan hak-haknya sebagaimana diajarkan Islam.