9 WNI Ditahan Israel Usai Kapal GSF Dicegat, Kemlu Berjuang Lewat Jalur Ketiga
Pandapek.com - Sembilan warga negara Indonesia ditahan militer Israel setelah kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla dicegat di perairan internasional Mediterania Timur.
Insiden pencegatan terjadi pada Senin, 18 Mei 2026, saat armada yang membawa sekitar 500 aktivis dari berbagai negara tengah berlayar menuju Jalur Gaza.
Dunsanak Pandapek, di antara ratusan aktivis yang ditahan tersebut terdapat empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan Indonesia yang kini nasibnya masih belum jelas.
Kronologi Pencegatan di Laut
Armada Global Sumud Flotilla 2.0 berangkat dari Barcelona, Spanyol, pada 12 April 2026 membawa misi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza.
Rombongan kemudian berlayar kembali dari Marmaris, Turki, bersama delegasi Indonesia yang baru bergabung setelah gelombang pertama sempat diintersep di perairan Yunani.
Sekitar pukul 10.30 waktu Siprus pada 18 Mei 2026, pasukan komando Israel yang bersenjata lengkap mulai menaiki dan menguasai kapal-kapal dalam armada tersebut.
Kapal yang ditumpangi jurnalis Bambang Noroyono dari Republika sempat mengirimkan video SOS sebelum akhirnya hilang kontak sepenuhnya.
Dunsanak Pandapek, tidak hanya satu kapal, seluruh armada yang terdiri dari lebih 50 kapal bantuan kemanusiaan pada akhirnya berhasil dicegat dan dikuasai pasukan Israel.
Global Sumud Flotilla menyatakan kontak dengan sedikitnya 23 kapal sempat hilang serentak sejak operasi pencegatan oleh Angkatan Laut Israel dimulai.
Identitas 9 WNI yang Ditahan
Kesembilan WNI yang ditahan merupakan gabungan jurnalis dan aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam wadah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).
Empat jurnalis yang turut ditahan adalah Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, serta Rahendro Herubowo dari iNewsTV.
Lima aktivis kemanusiaan yang ditahan adalah Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu dari Dompet Dhuafa, Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, Asad Aras Muhammad dari Spirit of Aqsa, serta Hendro Prasetyo dari SMART 171.
Dunsanak Pandapek, lima WNI pertama termasuk Andi, Rahendro, Andre, Thoudy, dan Bambang ditangkap pada Senin, 18 Mei 2026.
Herman dan Ronggo sempat dilaporkan lolos dari intersepsi awal, namun keduanya ikut ditangkap pada Selasa, 19 Mei 2026.
Asad dan Hendro kemudian mengirim pesan darurat empat jam berselang yang menyatakan mereka pun telah ditangkap oleh tentara Israel.
Respons Kemlu Indonesia
Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras tindakan intersepsi bersenjata yang dilakukan militer Israel terhadap misi kemanusiaan yang berlayar di perairan internasional tersebut.
Kemlu mendesak Israel untuk segera membebaskan seluruh awak kapal dan menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia tidak memiliki jalur komunikasi terbuka dengan pihak Israel sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga.
Dunsanak Pandapek, pihak ketiga yang dimaksud mencakup pengacara spesialis HAM serta jaringan perwakilan Indonesia di Yordania dan Turki yang aktif dilibatkan dalam proses komunikasi.
Sugiono menegaskan pemerintah berharap proses penahanan ini tidak berlangsung lama dan akan terus melakukan pengawasan serta tekanan terhadap situasi.
Kemlu juga telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul untuk menyiapkan langkah perlindungan bagi para WNI.
Langkah Diplomatik Indonesia
Indonesia bergabung bersama sembilan negara dalam pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla.
Kesembilan negara yang turut menandatangani pernyataan bersama tersebut adalah Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol.
Kemlu juga menyiapkan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor apabila paspor para WNI disita oleh pihak militer Israel selama penahanan berlangsung.
Dunsanak Pandapek, Kemlu menegaskan perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti setiap perkembangan situasi dari otoritas setempat.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menerima langsung laporan dari GPCI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Pemerintah Indonesia dinilai perlu mengambil langkah yang lebih tegas dan tidak cukup hanya mengandalkan jalur diplomatik yang selama ini berjalan lamban.
Posisi Israel dan Pelanggaran Hukum
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut operasi pencegatan tersebut sebagai upaya menggagalkan rencana provokatif untuk menembus blokade laut terhadap Hamas di Gaza.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan sebanyak 430 aktivis dari berbagai negara telah dipindahkan ke kapal militer Israel dan dibawa ke wilayah Israel.
Global Sumud Flotilla menuding Israel melakukan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dengan mencegat kapal sipil di perairan internasional secara sepihak.
Dunsanak Pandapek, penahanan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang berlaku.
Pejabat Israel mengklaim para aktivis kemungkinan akan melakukan perlawanan dan menyebut para WNI beserta ratusan aktivis lainnya dibawa ke penjara terapung milik militer Israel.
Armada GSF menegaskan misi mereka adalah murni kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada warga sipil Gaza yang diblokade dan tidak ada niat provokatif apapun.
Tekanan Publik dan DPR
Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas di sejumlah kota besar Indonesia menuntut pemerintah bertindak lebih tegas membebaskan para WNI.
Aksi solidaritas bagi WNI dan jurnalis yang ditahan Israel berlangsung di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Dunsanak Pandapek, DPR RI mendesak pemerintah untuk all out dan tidak setengah-setengah dalam mengupayakan pembebasan seluruh WNI yang ditahan militer Israel.
Organisasi-organisasi media di Indonesia juga menyerukan pembebasan segera jurnalis Indonesia yang ditahan, mengingat kerja jurnalistik seharusnya dilindungi dalam setiap situasi konflik.
Pengamat hubungan internasional mengingatkan bahwa pendekatan bilateral semata berpotensi merugikan posisi Indonesia di kancah diplomasi yang lebih luas.
Kondisi ini menjadi ujian nyata bagi diplomasi Indonesia dalam melindungi warga negaranya di tengah konflik bersenjata yang tak kunjung usai di Timur Tengah.
