Bio Solar Langka di Pasaman Barat, Pemkab Segera Koordinasi ke Pertamina

Pandapek.com - Antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, kian mengkhawatirkan sebulan terakhir.

Keluhan warga soal sulitnya mendapatkan BBM jenis bio solar terus menguat dan menuntut respons cepat dari pemerintah daerah.

Dunsanak Pandapek, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kini bersiap berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan Pemprov Sumbar untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini.

Sidak SPBU Simpang Empat

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pasaman Barat, Agusli, telah turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke SPBU Simpang Empat.

Dari sidak itu, pihaknya memperoleh sejumlah informasi penting terkait akar persoalan kelangkaan bio solar di daerah tersebut.

Pihak SPBU membenarkan kondisi antrean panjang yang terjadi, dan menegaskan bahwa fenomena serupa juga terjadi di hampir seluruh SPBU di Sumatera Barat.

Dunsanak Pandapek, hasil kunjungan lapangan itu akan segera dikoordinasikan untuk mencari solusi, baik berupa penambahan kuota sementara maupun penguatan pengawasan distribusi.

Agusli menyebut koordinasi akan menyasar Pertamina selaku penyalur sekaligus Pemprov Sumbar sebagai pemangku kebijakan di tingkat regional.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat antrean yang terjadi bukan hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga merugikan pengguna secara ekonomi.

Kuota Tetap, Permintaan Melonjak

Kuota penyaluran bio solar untuk SPBU Simpang Empat tercatat tetap di angka 16 ton per hari tanpa ada pengurangan dari Pertamina.

Namun, lonjakan permintaan yang tajam membuat kuota tersebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan yang terus membengkak.

Penyebab utamanya adalah perbedaan harga yang sangat mencolok antara bio solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter dengan Dexlite non-subsidi yang sudah menyentuh Rp27.150 per liter.

Dunsanak Pandapek, selisih harga lebih dari empat kali lipat itu mendorong banyak kendaraan yang seharusnya menggunakan Dexlite beralih ke bio solar.

Akibatnya, stok bio solar habis jauh lebih cepat dari biasanya meski kuota yang dialokasikan tidak berkurang sama sekali.

Kondisi ini menjadi masalah struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban di tingkat SPBU semata.

Renovasi SPBU Perparah Antrean

Situasi antrean semakin diperparah oleh proses renovasi bangunan SPBU Simpang Empat yang tengah berlangsung untuk perluasan lokasi.

Renovasi itu menyebabkan kapasitas kendaraan yang bisa antre di dalam area SPBU berkurang drastis.

Akibatnya, sebagian besar kendaraan terpaksa mengantre di luar area SPBU hingga memanjang ke badan jalan umum.

Dunsanak Pandapek, kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan di sekitar lokasi SPBU.

Pihak manajemen SPBU telah berkoordinasi dengan Polsek setempat agar antrean berjalan lebih tertib dan tidak memicu kemacetan berkepanjangan.

Polsek setempat juga diminta membantu mengantisipasi praktik percaloan yang kerap muncul saat pasokan BBM bersubsidi terbatas.

Aturan Barcode Ditegaskan

Pihak manajemen SPBU Simpang Empat menegaskan komitmen untuk menyalurkan bio solar sesuai aturan yang berlaku.

Setiap pembelian bio solar wajib menggunakan barcode kendaraan sebagai alat verifikasi kepemilikan dan kelayakan.

Satu barcode hanya dapat digunakan satu kali dalam sehari untuk mencegah pembelian berulang oleh satu kendaraan yang sama.

Dunsanak Pandapek, aturan barcode ini diterapkan untuk memastikan bio solar bersubsidi benar-benar sampai ke tangan pengguna yang berhak.

Namun di lapangan, penerapan aturan ini tetap menghadapi tantangan ketika volume kendaraan yang datang jauh melampaui kapasitas layanan normal SPBU.

Pengawasan dari pihak berwenang dinilai perlu diperkuat agar sistem barcode tidak mudah disiasati oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dari selisih harga BBM.

Dampak ke Pelaku Usaha

Kelangkaan bio solar paling dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan pemilik kendaraan angkutan umum yang menggantungkan operasional harian pada BBM jenis ini.

Waktu yang terbuang untuk mengantre berjam-jam memotong produktivitas dan mengurangi pendapatan harian secara signifikan.

Rudi, warga Pasaman Barat berusia 40 tahun, mengungkapkan bahwa antrean bisa menghabiskan waktu hingga setengah hari penuh setiap kalinya.

Dunsanak Pandapek, jika kondisi ini terus berlarut, dikhawatirkan akan memicu kenaikan ongkos angkut barang dan berimbas pada lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar.

Sektor pertanian dan perkebunan yang banyak mengandalkan kendaraan berbahan bakar solar juga terancam terganggu operasional hariannya.

Masyarakat berharap pemerintah dan Pertamina dapat segera menghadirkan solusi konkret yang meringankan beban mereka di lapangan.

Harapan dan Langkah Ke Depan

Pemkab Pasaman Barat berkomitmen menjadikan hasil inspeksi lapangan sebagai dasar koordinasi resmi dengan Pertamina dan Pemprov Sumbar.

Opsi penambahan kuota sementara menjadi salah satu usulan yang akan dibawa dalam forum koordinasi tersebut.

Dunsanak Pandapek, penguatan pengawasan distribusi juga menjadi agenda penting agar bio solar tidak bocor ke pihak yang tidak berhak atau dijual di atas harga eceran tertinggi.

Solusi jangka panjang yang lebih struktural juga dibutuhkan, termasuk kajian ulang terhadap mekanisme distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sumatera Barat secara menyeluruh.

Warga Pasaman Barat berharap koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat segera menghasilkan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan di atas kertas.

Ketersediaan bio solar yang stabil adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas, bukan persoalan yang terus dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.